Sepakbola Indonesia Sekarang dan Masalahnya

Hanya bermodalan manajemen 'tarkam', ternyata Arema mampu memberi pencerahan yang luar biasa dalam 90 menit menghadapi Cerezo Osaka Jepang, sebut Erwiyantoro penulis buka Dosa-dosa Nurdin Halid dan lama berkecimpung di sepakbola Indonesia menanggapi ketertinggalan kompetisi sepakbola kita dibanding negara lain.

Memang Arema kalah dengan skor 2-1, tapi Arema pulang dengan kepala tegak. Arema tidak pulang dengan menanggung malu, melainkan kebanggaan karena berhasil membuat repot tim lawan yang diprediksi 1-2 tingkat diatas Arema. Dalam kondisi "kritis" Arema mampu memperlihatkan semangat dan optimisme yang jarang sekali bisa ditemui kala publik mendengar frase berupa sepakbola Indonesia.

Rasa pesimis ini ternyata bukan saja tumor hati tapi di iklim sepakbola kita sudah menjadi penyakit yang terus "dipelihara". Sampai-sampai ketika saya menyaksikan demo suporter sepakbola di kompleks Senayan beberapa waktu lalu, seorang teman berujar kepada saya, "Saya setuju PSSI dibanned oleh FIFA asalkan itu bisa memperbaiki sepakbola kita, percuma saja kita bermain di kompetisi Asia kalo selama ini menjadi bulan-bulanan klub-klub Jepang, China dan Korea".

Maaf saya tidak terlalu memusingkan urusan banned FIFA. Meskipun sungguh, kalau mau ditulis tentang dampak banned FIFA ini cukup untuk dijadikan satu jilid skripsi maupun tesis. Yang saya sesalkan adalah rasa skeptis dan pesimisme yang mendera sebagian besar stakeholder sepakbola kita.

Demo Nurdin

Timbul banyak pertanyaan dari saya perihal diatas seakan-akan keajaiban itu lenyap begitu saja. Sejatinya untuk apa keajaiban diciptakan jika tidak untuk dipercayai? Apakah mempercayai akan "keajaiban" bahwa hukuman banned FIFA adalah alat untuk menopang keberhasilan sepakbola Indonesia bisa dipandang sebagai hal yang rasional?

Tidak hanya menanggapi prestasi klub/timnas sepakbola Indonesia, rasa pesimisme ini juga menjalar sampai ke tingkatan kompetisi sepakbolanya. Bahkan ada anggapan salah kaprah yang berbunyi "Kompetisi Sepakbola Indonesia penuh dengan kerusuhan suporter, perkelahian antar pemain dan sederet tindakan negatif lainnya". Tapi pernahkah ada yang membuat karya ilmiah prosentase perbandingan jumlah tindakan negatif/positif dibandingkan dengan seluruh pertandingan pada kompetisi sepakbola Indonesia?

Belum cukup sampai disitu rasa pesimis ini menular kepada pendanaan klub di kompetisi PSSI. Banyak klub yang merasa pesimis bisa survive tanpa pendanaan dari APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) akibatnya setiap tahun selalu menggantungkan pendanaan dari Pemkot/Pemda masing-masing. Seringkali permintaan ini tidak terjadi sekali setahunnya tetapi dua kali! Salah satunya lewat PAK(Perubahan Anggaran Keuangan).

"Virus" pendanaan klub sepakbola melalui APBD ini dalam prakteknya berlangsung bertahun-tahun. Virus ini bertambah parah dan menyebar ketika orde reformasi dimulai. Awalnya sesuai dengan "kapasitas" keuangan Pemda/Pemkot gerojokan dana APBD hanya berkisar ratusan juta rupiah sebelum melonjak menjadi miliaran rupiah di sekitar tahun 2000 dan meningkat hingga 10 kali lipat ketika beberapa klub meminta dana APBD senilai 20Miliar lebih sekitar 2-3 tahun yang lalu.

Masih ingatkah Anda ketika beberapa klub membentuk "The Dream Team"? PSM Makassar kabarnya mendapat dana APBD diatas 3Miliar rupiah untuk menarik beberapa pemain terkenal seperti Aji Santoso, Joseph Lewono, Kurniawan DJ, dll untuk menjuarai Liga Indonesia VI. Persebaya Surabaya di tahun 2004 mendapatkan dana lebih dari 12Miliar rupiah. Tim berjuluk Bajul Ijo ini berhasil merengkuh mahkota Juara Divisi Utama setelah membentuk The Dream Team dengan mendatangkan beberapa pemain seperti Kurniawan DJ, Yeyen Tumena, dan Edu Juanda serta pemain asing Leonardo Gutierez, Christian Carrasco dan Danilo Fernando.

Namun tidak selamanya gelontoran uang banyak berbanding lurus dengan prestasi. Persisam musim lalu dan PSPS Pekanbaru di tahun 2002-2003 menjadi contohnya. Persisam menggelontorkan sekitar 15Miliar rupiah hanya untuk kontrak pemain saja dan hasilnya selama dua musim berturutan tidak pernah menembus 8 besar.

PSPS ketika itu sukses mendatangkan pemain tenar seperti Aples Tecuari, Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, Bima Sakti, Erol Iba, Hendro Kartiko dan sederet pemain tenar lainnya namun tidak kunjung mencapai prestasi. Padahal dana yang disediakan oleh manajemen PSPS tiap musimnya sangat besar ketika itu berkisar 8-10Miliar rupiah. Sebagai perbandingan PSPS ketika itu menarget juara di akhir kompetisi.

Contoh menarik pada kasus Persebaya Surabaya dan Persik Kediri pada musim kompetisi 2008/2009. Akibat dana APBD yang tidak mencukupi dan manajemen klub "terlalu gegabah" mengontrak pemain dan pelatih tanpa memperhitungkan potensi neraca keuangan memaksa klub melakukan rasionalisasi (baca : pemotongan) nilai kontrak pemain dan pelatih. Persebaya terpaksa melakukan pemotongan kontrak sebesar 15-30persen dari keseluruhan nilai kontrak pemain dan pelatih. Nasib lebih tragis lagi harus diterima Persik dimana rasionalisasi sampai ke angka 60persen. Kasarannya gaji/kontrak yang diterima oleh pelatih dan pemain bisa berkurang separuhnya.

Gonzales Ke Persib Karena Ada Rasionalisasi Gaji (Foto : Goal)

Secara ilmiah skema pendanaan klub melalui APBD dan hubungannya dengan profesional klub bisa diperdebatkan. Penyertaan modal seperti ini nyatanya hanya membentuk pribadi klub yang "manja" dan kurang menggali kreatifitas dari manajemen klub bersangkutan.

Ini yang mesti disadari oleh klub sepakbola tanah air. Kesempatan untuk berkembang terbentang luas. Kala Aremania menolak klubnya bermerger dengan Persema jauh-jauh hari mereka sadar bahwa adanya usaha ini berpotensi akan menyulitkan jalan Arema kedepan. Terutama apabila Arema dikemudian hari mengalami krisis dana karena persoalannya satu, Arema tidak memiliki modal untuk digunakan gambling di awal.

Potensi permasalahan serupa juga dihadapi Persib. Bedanya Persib lebih beruntung dibandingkan Arema dengan adanya usaha para konsorsium yang mau menalangi pendanaan klubnya. Jika tidak demikian dipastikan Persib akan mengalami nerana keuangan negatif yang lebih besar ketimbang Arema mengingat kebutuhan klub Persib untuk mengontrak pemain lebih mahal dibandingkan klub berjuluk Singo Edan ini.

Sedihnya ada beberapa klub yang tidak menyadari hal ini. Berdalih akan adanya pelarangan penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola profesional, salah satu klub di Divisi Utama berniat menyeberang ke liga lain dengan harapan akan adanya "perbaikan gizi" bagi klub tersebut.

Tidak ada larangan secara moral bagi klub untuk menyeberang. Namun, hendaknya kepindahan tersebut turut dipersiapkan dengan baik dan tidak gegabah. Perlu dipikirkan untung ruginya terkait kepindahan klub tersebut, dan yang lebih penting persiapan internal klub itu sendiri. Ibaratnya orang yang terbiasa hidup dibawah kolong jembatan secara tiba-tiba pindah ke dalam lingkungan apartemen. Bisa-bisa shock culture jadinya...

***

Memang tiap klub punya potensi untuk berkembang. Namun taraf perkembangan suatu klub pasti berbeda. Faktor pendukungnya bermacam-macam, tidak hanya dari otoritas tertinggi dalam bidang sepakbola(PSSI) yang menentukan, tapi juga seluruh stakeholder itu sendiri mulai dari Klub, Suporter, masyarakat, swasta hingga pemerintah.

Peran serta pihak swasta juga sangat penting. Bersama klub pihak swasta dapat melakukan kerjasama berbasis simbiosis mutualisme, misalnya saja menjadi sponsorship klub atau turut serta membantu mempromosikan keberadaan klub. Di dunia bisnis sepakbola peran swasta secara nyata sanggup memberikan penghidupan kepada klub sampai ke level mapan.

Sedangkan peran suporter sangatlah penting untuk menjamin penghidupan bagi klub itu sendiri. Di Eropa, 20 klub dengan berpendapatan terbesar menurut Deloitte rata-rata mendapatkan sumbangan pendapatan sekitar 60% bersumber dari suporternya. Baik berwujud tiket pertandingan maupun merchandise. Bahkan dua klub Inggris seperti Manchester United dan Arsenal sanggup mengumpulkan uang sekitar 1 triliun rupiah selama setahun lalu hasil "jualan" di berbagai kompetisi.

Di Indonesia salah satu yang memaksimalkan pendapatan dari potensi penonton adalah Arema Indonesia. Pendapatan klub dari sektor tiket dan merchandise mencapai separuh dari total pendapatan klub Arema. Sisanya Arema mendapatkan bantuan dari sponsorship dalam bentuk balutan bisnis. Hanya karena berbenturan dengan regulasi pengelola liga dan PSSI Arema belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor hak siar untuk menunjang kebutuhan klub.

Selain itu peran pemerintah tidaklah kalah penting. Selain membuat payung hukum berupa peraturan pemerintah juga wajib menyediakan infrastruktur berstandar internasional. Seringkali kita melihat bahwa sebagian besar stadion di Indonesia masih berstandar lokal. Kapasitas tribun terbatas, penerangan stadion yang kurang benderang hingga kualitas lapangan dan rumput yang kurang rata.

Mengharapkan klub sendiri yang membangun infrastruktur ibaratnya mustahil untuk kondisi saat ini. 99% klub profesional di Indonesia statusnya menumpang stadion yang status kepemilikannya bukan milik klub tetapi Pemerintah Daerah setempat. Dengan kapitalisasi klub sepakbola profesional, misalnya saja di ISL yang rata-rata berkisar 20-30Miliar sulit rasanya membangun sebuah stadion berstandar internasional dengan kapasitas minimum 20ribu penonton.

Meski pembangunan stadion dilakukan dengan anggaran multiyears sulit untuk memenuhi tenggat pembangunan ditengah himpitan beban klub untuk menanggung pengeluaran tim selama berlangsungnya kompetisi. Contoh kasarnya pada klub Arsenal, klub berjuluk The Gunners ini terpaksa berhemat dan mengurangi anggaran belanja tim sampai pembangunan stadion baru Emirates Stadium selesai 100%.

Namun diantara beberapa hal diatas tidak ada yang lebih penting ketimbang masalah STABILITAS. Stabilitas dapat dicapai dengan melibatkan semua elemen dari stakeholder sepakbola itu sendiri, termasuk pemerintah dan media massa. Pemerintah juga harus bertindak adil dan arif bijaksana. Salah langkah sedikit sepakbola Indonesia yang jadi taruhannya.

Cara yang paling baik adalah pemerintah sebisa mungkin tepat berada di tengah kedua pihak yang berkonflik. Jelas cara ini tidak mudah dan membutuhkan langkah-langkah yang bersifat kompromi. Namun jika mampu melakukannya tidak mustahil akan terdapat penyelesaian yang bersumber win-win solution bagi kedua pihak.

Semoga pemerintah kita mau bekerja dan mengabulkannya. Ingatlah, para Bapak-bapak sekalian mohon diperhatikan bahwa esensi sepakbola itu untuk menyatukan manusia di muka bumi ini bukan untuk menggeser dan memecahnya untuk tujuan politis.

***
Problem sepakbola di Indonesia memang sudah menginjak titik kritis, akar permasalahannya pun sudah cukup kompleks. Jika dipikir secara sederhana penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pembanahan di tubuh otoritas sepakbola Indonesia, tapi secara paralel juga harus diikuti dengan perbaikan dan dukungan dari berbagai lakon didalam sepakbola Indonesia. Tidak lucu misalnya jika masing-masing jalan sendiri atau satu dan dua diantaranya tertinggal jauh.

Masalah ini juga harus dipahami sepenuhnya oleh pelaku sepakbola kita dan tidak disembunyikan barang sepotong. Potensi "penggelapan" ini dapat memunculkan fitnah atau pemakzulan terhadap suatu hal yang semestinya tidak ikut menerimanya.

Contoh konkretnya terhadap apa yang menimpa ISL dan beberapa klub pesertanya. ISL disebut-disebut sebagai liga yang menggerogoti APBD. Adilnya, APBD dari daerah/kota dan tahun anggaran mana yang digunakan untuk menghidupi ISL?

Setali tiga uang Arema pernah mendapatkan image negatif karena anggapan ini. Salah satunya dalam sebuah website portal nasional ada wawancara yang mengkaitkan Permendagri berisi pelarangan APBD. Kebetulan salah satu narasumbernya adalah pejabat yang kebetulan memiliki jabatan non struktural dan hanya sekedar formalitas di Arema.

Nampaknya mungkin sang jurnalis sedikit melupakan tentang kapasitas narasumber apakah beliau bertindak mewakili Arema, pribadi atau Pengurus Cabang dari organisasi itu sendiri. Akibatnya pembaca awam mungkin akan mengalami kerancuan apakah Arema sangat berkepentingan dengan keberadaan APBD itu sendiri. Kita tahu sendiri jika sejak awal kelahiran Arema tidak sekalipun menggantungkan dana APBD. Semuanya murni usaha sendiri.

Terkadang adanya kekurangan dalam penyajian berita juga kerap kita rasakan. Termasuk untuk urusan sepakbola Indonesia belakangan ini. Anda mungkin masih ingat dengan cerita sinetron bertajuk kontroversi tidak dipanggilnya salah satu striker Persema, Irfan Bachdim ke Timnas U-23. Kemudian berita tentang sepakbola ini disusul dengan berita kontroversi dan konflik yang terjadi di PSSI dan melibatkan LPI beserta pemerintahnya.

Seakan belum cukup sampai disitu kisruh di PSSI berlanjut ketika pendaftaran Calon Ketum PSSI yang hasil akhirnya Komisi banding terpaksa menganulir hasil keputusan verifikasi. Ini masih ditambah lagi dengan adanya berbagai bumbu berita mengenai sosok kontroversi dari kepemimpinan Nurdin Halid dan para kroni-kroninya.

Tanpa bermaksud memberikan pleidoi terhadap salah satu calon Ketum PSSI kemarin, ada satu hal penting yang dilupakan kemunculan hasil verifikasi tim yaitu seputar program kerja yang dibawakan masing-masing calon Ketum PSSI.

Hampir semua publik yang mengikuti alur pemberitaan dari konflik di PSSI pasti paham jika Nurdin Halid adalah "terdakwa" sebenarnya dari carut marutnya pengelolaan PSSI selama ini yang berujung pada minimnya prestasi Tim Nasional Sepakbola kita. Tapi berapakah yang paham akan program kerja yang dibawakan masing-masing calon tersebut?

Mau tukang sihir mumpuni sekalipun jika ia tidak mempunyai program kerja yang cukup layak apa yang hendak mau dimantra dan disihir? Sayangnya ini yang tidak pernah(jarang) dibahas para khalayak berita media massa. Akankah pembahasan mengenai program kerja calon Ketum PSSI tidak layak dibahas atau dikhawatirkan membuat pendengarnya "bosan" seperti yang ditujukan dalam beberapa sidang wakil rakyat? Susahnya.....(oke sukoraharjo)

sumber: wearemania.net

Read this | Baca yang ini

Widget by [ Tips Blogger ]

Posted in: Renungan,Sepakbola